MANADO, SULUTBICARA.com – Pemilihan ulang Direktur Politeknik Negeri Manado (Polimdo) mendapat perhatian khusus dari DPR RI dan KPK. Pasalnya, pemilihan kali ini diduga sarat intervensi dari salah satu calon yang memiliki kedekatan dengan pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Kemendikbud harus bekerja sesuai aturan yang ada, bekerja sesuai dengan Tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) dan jangan mengarahkan Senat untuk memilih salah satu calon kandidat,” ungkap anggota Komisi X DPR RI, Adrian Jopie Paruntu (AJP) kepada Sulutbicara.com, Jumat (27/11/2020).
Dia pun menyoroti terkait pembatalan pelantikan Direktur Polimdo oleh Kemendikbud. Menurutnya, permasalahan Polimdo hampir mirip seperti Universitas Negeri Manado (Unima), namun pelantikan Rektor Unima tetap dilaksanakan, sedangkan di Polimdo dibatalkan.
“Tentu ini menjadi pertanyaan bagi publik. Apa yang terjadi di Kemendikbud? Kita tahu bersama bahwa saat ini KPK sedang memantau sejumlah Kementerian dan kita berharap Kemendikbud tetap bersih ditangan bro Nadiem Makarim. Pasti kami akan melakukan hearing terkait pendidikan di Sulut,” tukas angota DPR termuda di Partai Golkar ini.
Legislator asal Sulawesi Utara ini juga mengharapkan Polimdo sebagai pendidikan vokasi dapat bertransformasikan sebagai Universitas Terapan atau Universitas Teknologi. Ditambahkannya, Direktur Polimdo harus menjadi pelopor utama agar cita-cita menjadikan Nyiur Melambai sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia bisa terwujud.
“Sambil berharap dunia pendidikan di Sulut bisa mengharumkan nama Sulawesi Utara, lebih bagus dan baik di mata nasional maupun di mata dunia,” tambah buah hati dari Christiany Eugenia Paruntu (CEP) ini.
(jnp)
