TALAUD – Sekretaris Daerah Kepulauan Talaud, Yohanis Kamagi rela basah kuyup karena ingin mendengarkan aspirasi dari tenaga kesehatan (Nakes) yang sampai saat ini belum terima gaji.
Berdasarkan pantauan, ratusan tenaga kesehatan di Talaud melakukan aksi demo menuntut hak soal gaji yang belum dibayarkan.
Dikatakan Kamagi, Pemerintah Daerah saat ini tak tinggal diam soal APBD perubahan yang tak kunjung selesai dievaluasi di Pemerintah Provinsi Suluwesi Utara.
“Ini juga soal belanga, jadi kami bersama Bupati Elly Lasut terus berjuang demi mendapatkan hak dari PNS dan THL,” ujarnya di lapangan Kantor Bupati, Senin (06/11/2023).
Menurutnya, proses pembahasan APBD-P sudah sesuai mekanisme dan sudah disahkan, tapi pihak Pemprov Sulut hingga saat ini belum memberikan jawaban. Pihaknya pun berharap Gubernur Sulut segera menandatangani APB-P Pemkab Talaud.
“Pemerintah Kabupaten Talaud berkoordinasi dengan Pemprov sesuai dengan ketentuan. Karena, sedianya 15 hari setelah Pemda menyampaikan Ranperda dan Ranperkada APBDP 2023 SK Gubernur telah terbit, jika terdapat ketidaksesuaian dengan perundang undangan yang lebih tinggi, maka Pemda Kabupaten/Kota paling lama 7 hari untuk memperbaiki,” jelasnya.
Lanjutnya, karena sudah 30 hari tidak ada jawaban, namun sejumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara telah menerima.
“Dengan tetap menghormati Pemerintah Provinsi Sulut, kami sangat berharap Pemprov Sulut dapat segera menerbitkan SK yang dimaksud demi kepentingan masyarakat Talaud,” tambahnya.
(vil)
Komentar