TALAUD – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 Kabupaten Talaud sampai saat ini tidak ditanda tangan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.
Tentu saja penolakan APBD-P ini menuai reaksi dan kecaman sejumlah Tokoh Masyarakat (Tomas) di Bumi Porodisa itu.
Seperti disampaikan Sarnes Lulian Ijong SPd. Tokoh masyarakat Talaud ini menjelaskan bahwa, dengan terhambatnya evaluasi APBD-P Talaud berdampak sangat besar bagi pembangunan di Kabupaten Talaud.
“Kalau tidak ada kepentingan yang terselubung, kami mendesak Gubernur Sulut segera menandatangani rekomendasi agar ini tidak berdampak atau menjadi masalah yang besar di daerah Talaud,” ujarnya kepada media ini, Rabu (15/11/2023).
Dia pun meminta Presiden Jokowi untuk dapat turun tangan membantu masyarakat Talaud. Karena menururtnya, tidak sewarjanya melibatkan APBD-P untuk kepentingan politik.
“Muda-mudahan pak Gubernur punya hati nurani yang tulus. Sehingga tidak lagi menunda-nunda untuk menandatangani APBD-P,”kata Ijong diamini oleh sejumlah toko masyarakat.
Sebelumnya, Jim Robert Tindi, yang merupakan Staf Khusus Bupati Talaud mengungkapkan bahwa bukan Inspektorat atau BPK yang melakukan penilaian kelayakan APBD-P, sehingga terkesan hanya mencari kesalahan administratif.
“Seharusnya tim Evaluasi Anggaran Provinsi lebih berfokus pada aspek teknis dari pada administrati,” ucapnya.
Selain itu, Tindi juga menyoroti urgensi APBD-P 2023 Talaud yang melibatkan hajat hidup 113.251 jiwa yang ada di Kabupaten Talaud.
Hal ini mendorong tuntutan agar Gubernur lebih objektif dalam menyelesaikan persoalan ini, memastikan bahwa anggaran tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Menanggapi persoalan pergeseran anggaran yang dipersoalkan oleh Tim Evaluasi Anggaran Pemprov. Mereka menegaskan bahwa pergeseran anggaran tersebut sudah melalui mekanisme sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan saya meminta agar Gubernur segera menandatangani hasil evaluasi APBD-P Talaud. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, tidak menutup kemungkinan kami akan melaksanakan aksi massa untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” tegasnya.
(vil)
