MANADO – Dunia pendidikan di Sulawesi Utara, khususnya Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) saat ini sedang tidak baik-baik. Bagaimana tidak, jalur Afirmasi yang diperuntukan untuk dari daerah Papua, Papua Barat, 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), serta anak-anak TKI, diduga dimanfaatkan oknum pimpinan Unsrat untuk menambah kouta di Fakultas Kedokteran.
Menariknya, 14 mahasiswa tambahan di Fakultas Kedokteran Unsrat bukan dari daerah 3T. Bahkan, menurut informasi sejumlah mahasiswa tersebut harus mengeluarkan ratusan juta untuk masuk di Fakultas Kedokteran Unsrat.
“Ketika berita afirmasi mencuat. Dekan Fakultas Kedokteran langsung mengumpulkan kelompok “sakti afirmasi” untuk membuat pernyataan di atas kertas, bahwa mereka tidak memberi uang kepada Universitas ataupun Fakultas. Dan anehnya, Dekan segera menghentikan modul tambahan yang khusus diperuntukkan pada kelompok afirmasi untuk dihentikan. Sehingga modul yang mereka dapatkan hanya 1 saja. Dan sisa 2 modul akan ditebus pada semester 3 nanti,” ungkap sejumlah dosen Fakultas Kedokteran Unsrat yang meminta namanya tidak diberitakan, Selasa (24/11/2023).
Mereka juga mempertanyakan apakah “proyek” Afirmasi akan terus berlanjut di tahun ajaran baru nanti?.
“Ini harus menjadi perhatikan khusus Presiden Jokowi. Karena proses pelaksanaan Pemilihan Rektor Unsrat hingga Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat sarat kepentingan politik, yang notabene banyak aturan yang dilanggar untuk meraih kekuasaan. Ini juga mungkin yang menjadi dasar akar masalah hingga program afirmasi di Fakultas Kedokteran diperuntukan untuk kalangan berduit,” tegas mereka.
Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat, Prof Dr dr Nova Kapantow DAN MSc SpGK tak membantah soal penerimaan 14 mahasiswa tambahan yang masuk lewat jalur afirmasi.
“Kebijakan penerimaan mahasiswa ada di tingkat Universitas. Kami di tingkat Fakultas bertugas mendidik mereka agar menjadi dokter yang berkompeten,” ungkap istri dari Ketua Senat Unsrat ini.
Di konfirmasi terpisah, Rektor Unsrat Prof Dr Ir Oktovian Berty Alexander Sompie MEng IPU juga tak membantah soal penambahan kouta 14 mahasiswa jalur afirmasi.
“Itu lobi pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pak Gubernur yang menyurat ke Kementerian, maka kita (Unsrat, red) mendapat tambahan kouta 14 mahasiswa afirmasi,” jelasnya ditemui media ini.
Ditanya soal peruntukan jalur afirmasi yang tidak tepat sasaran, dirinya mengaku hanya membantu banyak orang.
“Soal pembayaran ratusan juta setiap mahasiswa itu telah kami tindaklanjut. Dan setiap mahasiswa telah diminta keterangan dan tanda tangan di atas kertas untuk kebenaran terkait pembayaran masuk di Fakultas Kedokteran Unsrat,” tambahnya.
Sejumlah civitas menduga penambahan kouta afirmasi di Fakultas Kedokteran Unsrat merupakan permainan sejumlah oknum Kementerian dan oknum pejabat Unsrat guna menarik sejumlah uang.
“Ini harus menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi dan KPK. Tolong diperiksa pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Rektor Unsrat terkait penambahan kuota afirmasi di Fakultas Kedokteran Unsrat. Kami sangat berharap Ketua KPK yang baru, yang merupakan alumni Fakultas Hukum Unsrat mampu membersihkan oknum-oknum yang mencoreng nama baik Unsrat,” seruh mereka.
(bil)
Komentar