JAKARTA, SULUTBICARA.com – Pada Minggu (6/12), Menteri Sosial Juliari Batubaru resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi bansos COVID-19. Kasus ini disayangkan mengingat pada masa pandemi, kondisi keuangan negara sedang mengalami krisis. Dana bansos itu diduga dimanfaatkan untuk kampanye Pilkada 2020.
Diketahui berdasarkan rekaman salah satu calon bupati Kendal nomor urut 3, Tino Indro Wardoyo yang beredar sebelum sang menteri ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rekaman itu, Tino menyampaikan bahwa Mensos akan menambah jumlah Bantuan Sosial Tunai (BST) Kendal jika yang menang adalah pasangan calon yang diusung PDIP.
“Tahap awal ini tenaga ahli Pak Kemensos bilang kalau Bupatinya dari PDIP, ini BST mau ditambah lagi,” kata Tino dalam rekaman itu. Lalu bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut?
Mengancam Akan Coret Warga
Dalam rekaman itu, Tino juga mengancam akan mencoret warga yang tak memilih dirinya dari daftar penerima Bantuan Sosial Tunai. Atas tindakannya, Tino dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kendal oleh Relawan Kendal (Rekan) dan Koalisi Masyarakat Kendal Kawal Pilkada Berintregitas (KMKKPB).
“Itu PKH (Program Keluarga Harapan) maupun BST mereka dapat dari pusat, dari Pak Jokowi. Berarti kalau mereka dapat harus milih nomor 3. Kalau kita tahu mereka tidak milih nomor 3, kita coret namanya lalu kita ganti,” kata Tino dalam rekaman itu.
Tidak Sehat
Menurut Susanto, pelapor dari Rekan dan KMKKPB, selain Mensos Juliari Batubara, Tino juga sudah menyebut Presiden Jokowi dan PDIP. Karena itu, Susanto mengatakan kalau apa yang telah dilakukan Tino merupakan bentuk kampanye yang tidak sehat.
Sementara itu, Bawaslu sudah menerima laporan dari Susanto. Mereka mengatakan masih akan meneliti dan mendalami rekaman suara itu.
“Kami sudah terima aduan laporannya. Tapi kita harus meneliti dan mendalami dulu isi rekaman suaranya. Termasuk mengkaji aspek pelanggaran yang ada di dalamnya,” kata Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Rofiudin dikutip dari Liputan6.com pada Minggu (6/12).
(merdeka.com)
Komentar