MANADO, SULUTBICARA.com – PLN terus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mendorong percepatan sertifikasi aset yang dimiliki PLN.
Melalui silaturahmi yang dilakukan di Kantor ATR/BPN Sulawesi Utara pada Selasa (11/04/2023), PLN dan pihak ATR/BPN sepakat untuk terus melakukan upaya percepatan dalam penyelesaian target sertifikasi aset tanah.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (UID Suluttenggo), J.A Ari Dartomo dalam kunjungannya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang dihadirkan ATR/BPN dalam mengamankan aset PLN selama ini.
“Terima kasih atas dukungan dari Kementerian ATR/BPN yang terus bekerja sama bahu membahu untuk mengamankan aset negara,” ucap Dartomo.
Dalam menunjang pelayanan dan berbagai infrastruktur ketenagalistrikan bagi kepentingan seluruh masyarakat pelanggan di wilayah Sulawesi Utara, pada tahun 2023 PLN akan melakukan sertifikasi aset tanah sebanyak 15 sertifikat yang terdiri dari 13 penerbitan baru dan 2 perpanjangan.
Lebih lanjut Dartomo menyampaikan bahwa dukungan dari ATR/BPN melalui upaya memenuhi aspek legal aset tanah untuk prasarana kelistrikan sangatlah dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan pelayanan serta meningkatkan keandalan pasokan listrik.
“Kami berharap dukungan penuh ATR/BPN dalam proses penyelesaian berjalan dengan lancar, sehingga dengan tersertifikasinya aset tanah tersebut PLN dapat terus meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat,” tambah Dartomo.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, Jaconias Walalayo siap untuk melanjutkan sinergitas yang selama ini terjalin dengan sangat baik. Pihaknya akan terus berupaya secara maksimal dalam melakukan percepatan sertifikasi tanah.
“Dengan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, kami senantiasa untuk terus membangun silaturahmi dan siap untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah PLN untuk amankan aset negara,” ucap Jaconias.
PLN terus mengakselerasi laporan sertifikasi tanah aset-aset ketenagalistrikan di seluruh wilayah guna memenuhi tata tertib hukum dan memenuhi aspek legalitas dalam memberikan pelayanan prima serta menciptakan rasa nyaman masyarakat pelanggan dalam memanfaatkan listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
(sbc)
Komentar