SULUTBICARA.COM – Pasca setahun pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), berbagai upaya dilakukan sejumlah oknum untuk membuat buruk kinerja baik Gubernur Sulut Yulius Selvanus.
Isu hoax yang cenderung kearah fitnah serta pembusukan terus dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab lewat media sosial, dengan cara menggunakan akun palsu untuk menyebarkan ujaran kebencian.
Tujuannya tentu agar Ketua Gerindra Sulut tersebut tidak disukai oleh masyarakat Sulawesi Utara.
Namun hal tersebut justru sia-sia. Sebab masyarakat Sulut baik dari kalangan milenial, petani, nelayan, pengusaha, dan bahkan dari kalangan emak-emak tidak mempercayai isu yang akhir-akhir ini selalu menyerang atau menjatuhkan Gubernur Yulius Selvanus.
“Kecintaan dan dukungan dari masyarakat kepada figur pemimpin yang tegas terkait soal korupsi dan sangat merakyat ini bukannya berkurang melain terus bertambah,” ujar kader Gerindra Sulut, Daniel Pangemanan, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, media sosial dan media beberapa hari terakhir terlalu memojokkan kerja nyata Gubernur Sulut.
“Beberapa terobosan Gubernur Sulut dibeberapa sektor seperti bidang pariwisata, perikanan, pertambangan rakyat, pertanian, eksportir dan sumber daya alam serta peningkatan SDM telah meningkatkan IPM dan kesejahteraan masyarakat Sulut,” kata Daniel yang juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa.
Dia pun menduga ada aktor intelektual yang sangaja menciptakan opini publik negatif terhadap kepemimpinan Gubernur Sulut Yulius Selvanus.
“Kritik bagus untuk keberlangsungan pemerintah, tapi sebaiknya harus memberikan validasi data yang akurat tentang IPM Sulut dan tingkatan kemajuan perekonomian Sulut, jadi jangan asal bunyi dengan upaya black campaign yang cenderung ke arah fitnah dan menyebarkan berita bohong terkait kinerja Gubernur Sulut,” tukasnya.
Dia pun menegaskan bahwa kepemimpinan Yulius Selvanus linier dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk menerobos dan menyelamatkan Keuangan Negara.
“Dan perekonomian Sulut salah satu yang terbaik terhadap pemberantasan Korupsi baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi,” tegasnya.
(***)
Komentar