MANADO — Polemik menjelang pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) mulai memanas seiring munculnya sorotan tajam terkait kelayakan administratif salah satu bakal calon, Rocky Wilar. Sejumlah kalangan di lingkungan kampus mendesak panitia pemilihan rektor (Pilrek) untuk bertindak objektif, cermat, dan patuh terhadap regulasi yang berlaku, khususnya mengenai syarat pengalaman manajerial.
Berdasarkan ketentuan pemilihan pemimpin perguruan tinggi negeri, salah satu syarat mutlak bagi bakal calon rektor adalah memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat dua tahun. Rocky Wilar dinilai tidak memenuhi kriteria pengalaman manajerial tersebut, sehingga kelolosannya dalam tahapan verifikasi berkas dianggap cacat prosedur apabila tetap dipaksakan.
Panitia Pilrek Unsrat diingatkan agar tidak “salah jalan” dan mengambil keputusan yang melanggar statuta maupun peraturan kementerian. Meloloskan bakal calon yang secara administratif tidak memenuhi syarat bukan hanya mencederai integritas akademik dan demokrasi kampus, tetapi juga berpotensi menyeret panitia ke ranah hukum, termasuk konsekuensi pidana apabila ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang atau pemalsuan dokumen administrasi.
“Panitia harus tegak lurus pada aturan. Jangan sampai meloloskan kandidat yang syarat manajerialnya tidak terpenuhi, karena keputusan yang menabrak regulasi bisa berujung pada persoalan hukum di kemudian hari,” ujar salah satu pemerhati pendidikan tinggi di Sulawesi Utara.
Lebih lanjut, sivitas akademika diminta untuk belajar dari pengalaman kepemimpinan rektor sebelumnya yang dinilai menyisakan berbagai persoalan serius akibat kebijakan yang melegalkan hal-hal yang tidak sesuai aturan. Preseden buruk tersebut diharapkan tidak terulang kembali dalam proses suksesi kepemimpinan Unsrat kali ini.
Hingga berita ini diturunkan, panitia pemilihan rektor Unsrat diharapkan segera memberikan transparansi penuh dalam proses verifikasi berkas guna menjamin lahirnya pemimpin universitas yang kredibel, sah secara hukum, dan bebas dari konflik kepentingan.
(***)
Komentar