Sebelum Bicara Tentang Marketplace, Pemerintah Didesak Tuntaskan Masalah 64 Ribu Guru P1

Sumikolah1545 Dilihat

JAKARTA — Pemerintah diminta untuk menuntaskan persoalan pelamar prioritas satu (P1) guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebelum bicara soal marketplace tenaga guru. Penyebutan marketplace pun turut disorot karena seolah memperdagangkan manusia yang berprofesi sebagai guru.

“Karena marketplace itu kan untuk ke depannya ya. Saya berpikir, kenapa harus terlalu menumpuk target? Yang seharusnya target P1 tahun ini tuntas malah mikirin yang tahun ke depan yang belum berjalan,” ujar Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI), Heti Kustrianingsih, dikutip republika.co.id, Senin (29/5/2023).

Kritik Marketplace Guru Berlanjut Din Syamsuddin: Tak Rela Hati Kalau Ketua Umum Golkar Jadi Cawapres Survei: Mayoritas Pemilih PPP ke Prabowo Meski Elite Dukung Ganjar

Karena itu, dia berharap nasib P1 yang berjumlah sekitar 64 ribu orang itu dipikirkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Guru honorer dengan status P1 harus benar-benar dipikirkan dan dituntaskan. Dia tak ingin persoalan P1 menjadi tenggelam dengan munculnya marketplace.

“Saya sedikit kecewa, yang seharusnya memang terpusat untuk menuntaskan P1. P1 ini adalah ciptaannya pemerintah pusat. Kita itu dilabelkan P1,” terang dia.

Terkait marketplace-nya sendiri, Heti mengatakan, ada sisi positif dan negatif dari upaya pembentukannya. Dari segi pemilihan kata, marketplace dianggap oleh para guru seperti tempat untuk memperdagangkan manusia. Sebab, yang mereka ketahui marketplace yang ada di media sosial adalah tempat jual-beli barang.

“Temen-temen bilang ini seperti perdagangan manusia. Jual beli guru,” tegas Heti.

Sisi positif yang dia sebutkan adalah terkait dengan pemerataan guru di seluruh wilayah Indonesia. Tapi, di sisi positif itu pun dia nilai terdapat potensi terjadinya pungutan liar (pungli). Dimana, menurut Heti, di lapangan kerap ditemukan untuk menjadi guru honorer saja masih banyak guru yang dimintai uang oleh oknum-oknum kepala sekolah.

“Fakta di lapangan, untuk menjadi guru honorer saja masih banyak yang dimintai uang oleh oknum kepala sekolah. Itu untuk jadi guru honorer. Ini marketplace akan jadi ASN PPPK,” kata dia.

(rep)

Komentar