MANADO — Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, mendorong Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (FH Unsrat) untuk memperkuat perannya dalam menjawab kebutuhan hukum serta mendukung pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Sulut Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Christian Talumepa, yang hadir membawakan sambutan mewakili Wakil Gubernur pada puncak peringatan Dies Natalis ke-68 FH Unsrat di Manado, Rabu (19/8/2026).
Momentum 68 tahun FH Unsrat dinilai bukan sekadar perayaan usia, melainkan kesempatan strategis untuk memperkuat kontribusi pendidikan hukum di Sulawesi Utara dan Indonesia. Puncak acara tersebut juga diisi dengan orasi ilmiah oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, serta prosesi pemotongan dan peniupan lilin oleh Dekan FH Unsrat, Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Victor Mailangkay menekankan lima poin utama bagi civitas akademika FH Unsrat:
-
Pusat Pendidikan Indonesia Timur: Memperkuat peran FH Unsrat sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu hukum di kawasan Indonesia Timur.
-
Perluasan Kolaborasi: Memperluas kerja sama antara pemerintah daerah dan kampus, khususnya dalam riset, penyusunan kebijakan, regulasi daerah, serta edukasi hukum masyarakat.
-
Pembangunan Berbasis Kepastian Hukum: Mengawal pembangunan Sulawesi Utara agar senantiasa berlandaskan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
-
Adaptasi Era Digital: Mengembangkan pendidikan hukum yang mampu menjawab tantangan era digital, seperti kejahatan siber (cybercrime), perlindungan data pribadi, transaksi digital, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence).
-
Dampak Nyata bagi Masyarakat: Memastikan keunggulan akademik tidak berhenti di ruang kelas atau buku, melainkan memberikan solusi konkret bagi persoalan publik.
Victor menilai tantangan hukum saat ini semakin kompleks seiring dengan pesatnya perubahan sosial, dinamika teknologi, hingga isu perubahan iklim. Oleh karena itu, lulusan FH Unsrat dituntut tidak hanya menguasai pasal-pasal perundang-undangan, melainkan juga memiliki pola pikir kritis, integritas, serta keberanian moral.
“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemikiran akademik untuk menyusun kebijakan yang berkualitas, berbasis hukum dan data, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Christian Talumepa menyampaikan pesan Wagub.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan terbuka untuk bersinergi lebih erat dengan Unsrat dalam penyusunan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, hingga pendampingan hukum bagi kepentingan publik.
Sinergi ini sejalan dengan tema Dies Natalis ke-68 FH Unsrat, yakni “Bergerak Unggul, Berdampak bagi Negeri.” Keunggulan akademik diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat luas di Sulawesi Utara maupun Indonesia.
(***)
Komentar