MANADO – Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder menuju penetapan DPT yang Valid, Komprehensif dan Mutahir, di kantor Bawaslu, Jumat (20/9/2024).
Rapat yang dibuka oleh Ketua Bawaslu Ardiles Mewoh, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pembicara kita dari jakarta anggota DKPP Dr Nur Hidayat Sardini boleh hadir bersama rekan-rekan media , terkait hal-hal yang menjadi catatan-catatan dari pada narasumber, yang akan membantu kami penyelenggara pemilu dan persiapan DPT Pilkada 2024.
“Hadir juga secara daring ini adalah Panwascam se-kabupaten kota beserta pimpinan kabupaten/kota se- Sulawesi-Utara, yang hadir 171 jadi masih ada 10 yang belum hadir, sebagaimana thema kita hari ini adalah menuju penetapan DPT, Bersama Rakyat Awasi Pemilu bersama Bawaslu tegakkan Keadilan Pemilu,”ungkapnya.
Sementara, Dr Nur Hidayat Sardini mengatakan, Bawaslu adalah ujung tombak pengawasan, di mana pemilu adalah siapa memilih siapa yang di pilih kata Nur Hidayat, dalam meringkaskan definisi politik, politik is true, yaitu WNI 17 tahun yang terdapat dalam DPT, yaitu hak elektoral.
“Dan Itu adalah sebagai hak untuk memilih dan di pilih, ini sangat penting dan setara tidak bole di pisahkan yaitu hak elektoral, untuk memfasilitasi sebagai dasar kehendak rakyat , pemilih yang universal, tanpa memandang status sosial,”katanya.
Ia mengatakan, standar peraturan kode etik, UU ham, hak di pilih itu duluan, di sini saya mengapresiasi jajaran Bawaslu Sulut, dalam tugas pengawasan, kami sampaikan bagi pemilih tidak boleh melewati 1 jumlah pemilih.
“Inklusif adalah tanpa pengecualian siapapun pemilih, inklusif, hal memilih adalah kewajiban, dan hak di pilih yaitu universal sekali lagi saya mengapresiasi penyelenggara pemilu di sulut, KPU dan Bawaslu,”tuturnya.
Sedangkan pembicara Dr Tommy Sumakul mengatakan, pegiat pemilu perhelatan pemilu lalu sudah berjalan dgn baik, kami berharap teman2 pers untuk mendukung pemilihan, DPT menjadi elemen yang penting sebagai kunci dalam penyelenggaraan pemilihan.
“Penguatan internal Bawaslu melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, pengawasan DPT secara real-time. Permasalahan yang muncul yang terjadi adalah pemilih ganda, pemilih yang tidak valid (meninggal dunia/pinda domisili),”ujarnya
Selanjutnya Sumakul menuturkan, kurangnya akurasi data pemilih pemula itu yang harus kita cermati bersama. Bila tidak akurat tentu akan bermunculan polemik di tengah masyarakat, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara butuh peran media.
“Kolaborasi sangat penting kita tidak boleh bekerja sendiri, ini merupakan penguatan kelembagaan Bawaslu, kedepankan tentang tekhnologi, Bagaimana kita mendorong partisipatif masyarakat? Langkah kolaboratif harus di ambil langkah, pelibatan stakeholder, pengawasan lapangan utk memastikan DPT berjalan sesuai aturan. Dan ini sangat penting pengawasan adalah kunci pilkada yang jurdil,” jelasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Sulut, Lanny Ointu menyampaikan secara tekhnis bahwa? Menuju Penetapan dari KPU sendiri sudah ada beberapa kab/kota yang sudah pleno DPT dan pada tanggal 22 September akan di adakan proses DPT dan akan ada proses perbaikan.
Lebih lanjut Ointu mengatakan bahwa, kemarin kami sudah adakan finalisasi, terkait pengungsi bencana alam gunung ruang sebelum penetapan DPT ada 666 jumlah loksus, pengungsi gunung ruang, tersebut mereka hanya memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, sementara untuk Bupati/walikota di daerah mereka tidak bisa, dan hanya mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
(vil)
Komentar