MANADO – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) LSM yang bergerak dibidang kepemiluan membentuk relawan sejuta pemantau. Nantinya, Sulawesi Utara (Sulut) jadi Pilot Projek.
Koordinator Nasional (Kornas) JPPR, Rendy NS Umboh menegaskan, relawan sejuta pemantau merupakan gerakan moral untuk mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dengan melibatkan kader JPPR dan masyarakat sipil.
“JPPR akan mengerahkan relawan sejuta pemantau mengawasi jalannya pilkada 2024. Relawan ini terbentuk di 508 Kabupaten dan Kota di 37 Provinsi Se-Indonesia. Nantinya, Sulut jadi pilot projek, ” ujar Rendy saat diskusi “Kerja Sama Pengawasan Partisipatif Bersama Jaringan Pendidikan Pemilihan Untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Sulawesi Utara” yang digelar Bawaslu Sulut, Kamis (19/09/2024) di ruang Commant Center Bawaslu Provinsi.
Ia memperkirakan, ada sekitar 54 ribu relawan pemantau turun mengawasi jalannya pilkada 2024.
“Bayangkan 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi ada 10 pemantau. Berarti kita punya sekitar 5000 relawan dan 10 pemantauan itu di cari 10 lagi. Berarti ada 100 orang. Berarti ada 50 ribu lebih pemantau. Jumlah itu melewati pemantau JPPR tahun 2004 d144 ribu. Kita bisa pecahkan sejarah pemantau pemilu terbanyak, ” papar Rendy.
Ia berharap JPPR Sulut menjadi terdepan dengan hadirnya relawan sejuta pemantau. Kata Rendy, projek ini merupakan gagasan hasil kompilasi dan secara masif melakukan gerakan pengawasan.
“Waktu sudah sangat pendek sudah di tahapan pilkada. Oleh karna itu harus gerak cepat dan tepat. Teman-teman harus punya semangat melakukan tugas pemantauan, perkuat riset dan data,” tegas mantan personil Bawaslu Kabupaten Minahasa ini.
Sementara mantan Kornas JPPR Jerry Sumampow mendorong segera membentuk kepengurusan JPPR di tingkat Kabupaten/Kota.
“Apalagi, akan ada isu menarik kedepan di pencalonan perlu disikapi kelompok masyarakat sipil seperti JPPR. Seperti polemik pasal 71 soal larangan mutasi jabatan bagi incumben enam bulan sebelum pencoblosan dan terkait aturan PKPU mewajibkan bakal calon anggota dewan terpilih harus mengundurkan diri,” paparnya.
Kata Jerry, isu isu ini potensi konflik dan perlu suara dari masyarakat sipil. “Ini kan isu lokal yang kejadianya ada,” ujarnya.
Sementara, koordinator provinsi (Korprov) JPPR Sulut, Marco Rampengan mengatakan, siap mengawasi jalannya pilkada 27 November 2024. “Dalam waktu dekat kita rapat konsolidasi, ” ujar Marco.
Pihaknya memetakan wilayah-wilayah yang paling rawan dan harus diawasi. Selain itu, JPPR juga akan tetap bersinergi dengan Bawaslu dan masyarakat.
(vil)
Komentar