PALEMBANG, SULUTBICARA.com
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), untuk memberikan hasil pemeriksaan konkret terhadap seluruh daerah di Sumsel.
Hal ini diungkapkan Anggota BAP DPD RI, Dr Maya Rumantir MA PhD saat kunjungan kerja dalam rangka konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Kamis 15 September 2022.
“Bagaimana mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan sebagai tindak lanjut Ikhtiar hasil pemeriksaan semester II tahun 2020 di Sumsel ini, jika ditemukan ada kerugian negara/daerah dalam jumlah tertentu, apakah ada hambatan yang dihadapu jika terdapat kerugian negara?,” tanya senator asal Sulawesi Utara ini.
Dia juga bertanya dengan kerugian negara hasil pemeriksaan, dan berapa rata-rata persentase tindak lanjut pengembalian kerugian negara sesuai rekomendasi (tuntas) dalam nilai rupiah tahun 2021.
“Bagaimana proses tindak lanjut sesuai rekomendasi dalam nilai rupiah dengan membandingkan tindak lanjut per 31 Desember 2020 (Semester II 2020) dengan pertanggal 31 Agustus 2021,” katanya.
Rumantir mengungkapkan, BAP DPD RI akan melihat sejauh mana pemeriksaan BPK kepada setiap daerah di Sumsel. Semua laporan yang diberikan oleh BPK selama ini merupakan hasil pemeriksaan secara konkret.
“Saya mengapresiasi paparan yang disampaikan. DPD RI bersama Pemprov Sumsel dan semua unsur berperan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Intinya adalah mari kita saling mendukung dalam tugas kita masing-masing untuk bangsa dan negara kita,” tambahnya.
(sbc)
Komentar